Mengantisipasi Kebijakan Militer AS di Bawah Trump

Oleh: Satrio Arismunandar

Kemenangan pengusaha Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, 8 November 2016, menimbulkan goncangan di seluruh dunia. Sungguh di luar dugaan bahwa tokoh yang sering mengeluarkan pernyataan bernada rasis, memojokkan kaum minoritas, bahkan melecehkan kaum perempuan, bisa terpilih menjadi presiden sebuah negara adikuasa dengan selisih suara signifikan.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat dunia merasa was-was dengan ketidakpastian kebijakan Trump. Dalam berbagai pernyataannya selama kampanye, Trump cenderung mendukung kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis. Ini bukan berita bagus bagi penganjur perdagangan bebas.

Namun, karena Trump belum resmi menjabat Presiden AS, masyarakat dunia bersikap menunggu sampai ada rincian dan kejelasan lebih lanjut. Meski begitu, dalam isu pertahanan, kemiliteran, dan persenjataan, arah kebijakan Trump tampaknya cukup jelas.

Sebagai negara besar dan adidaya dengan anggaran militer terbesar di dunia, dan sejarah intervensi militer AS di berbagai penjuru dunia, kebijakan seorang Presiden AS akan berpengaruh pada seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai perumus kebijakan di Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Amerika mencoba mengantisipasi langkah-langkah apa yang akan diambil Trump sesudah resmi menjadi Presiden AS nanti.

Salah satu sektor yang tampaknya akan meraih dampak positif dari kemenangan Trump, Presiden terpilih dari Partai Republik ini, adalah sektor kedirgantaraan dan pertahanan. Dalam masa kampanye, Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, belum membuat penjelasan rinci tentang anggaran pertahanan.

Namun, sudah cukup alasan bagi analis pertahanan untuk menyatakan bahwa kemenangan Trump akan memberi dampak yang berarti bagi Lockheed Martin (LMT), Northrop Grumman (NOC), Boeing (BA), dan kontraktor pertahanan lainnya.

Pesawat Pembom B-21

Program-program utama dalam permintaan anggaran yang diajukan Pentagon saat ini mencakup pesawat tempur F-35 buatan Lockheed Martin dan pembom B-21 buatan Northrop Grumman. Angkatan Udara AS memang sedang mencari pesawat baru untuk mengganti armada pembomnya yang sudah tua. Besar anggaran itu adalah 400 miliar dollar AS untuk pesawat F-35. Serta, pembelian 80 sampai 100 pembom B-21 dengan biaya 50-80 miliar dollar AS.

Analis pertahanan Loren Thompson dari Institut Lexington menyatakan, kemenangan Trump berarti kembalinya “hari-hari bahagia untuk industri pertahanan.” Rencana luas Trump untuk berbelanja lebih banyak alutsista, memotong pajak pendapatan perusahaan, dan memperkuat sektor manufaktur AS, akan berarti positif bagi kontraktor-kontraktor pertahanan, termasuk Boeing.

Namun, sebaliknya sektor pesawat terbang komersial dari bisnis Boeing tergantung secara kritis pada penjualan ke luar negeri, serta pada tatanan internasional yang condong ke arah perdagangan bebas. Retorika proteksionis dan antiperdagangan bebas Trump, selama musim kampanye, telah menimbulkan keprihatinan nyata bahwa kebijakan pemerintah baru AS mungkin akan menghambat perkembangan industri penerbangan global.

Misalnya, Trump secara spesifik menentang kesepakatan nuklir antara pemerintah Barack Obama dengan Iran. Padahal, berkat adanya kesepakatan itu, sanksi perdagangan terhadap Iran dicabut, dan Boeing mendapat pesanan untuk menjual banyak pesawat penumpang komersial ke Iran. Trump juga mengecam Bank Ekspor-Impor, yang mendukung pembiayaan banyak penjualan pesawat komersial ke luar negeri.

Trump menjanjikan untuk meningkatkan ukuran militer AS, dan secara signifikan akan menambah jumlah kapal perang di arsenal AS. Trump juga bicara tentang pengembangan pertahanan rudal, dengan fokus pada melengkapi kapal-kapal Angkatan Laut dengan kapabilitas semacam itu.

Dalam pertemuan dengan wartawan, Oktober 2016, Trump menegaskan, “Saya akan membangun militer yang jauh lebih kuat dari keadaannya sekarang. Ia akan menjadi begitu kuat, (sehingga) tak seorang pun yang akan (berani) macam-macam dengan kita. Tapi Anda tahu, tidak? Kita bisa melakukan hal itu dengan biaya jauh lebih murah.”

Penghematan Anggaran

Pendekatan Trump untuk memperkuat militer, yang berarti menambah belanja persenjataan, bukanlah tidak realistis. Rencana Trump untuk “membuat Amerika berjaya kembali” (make America great again) menyerukan penghematan anggaran, dengan jika perlu meninggalkan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Atau dengan mengambil peran sekunder dalam aliansi-aliansi internasional semacam itu.

Sebagai gantinya, Trump akan meminta Jerman, Korea Selatan, Arab Saudi, dan sekutu-sekutu kunci lainnya untuk mendanai pertahanan mereka sendiri. Uang yang dihemat dari pengurangan skala proteksi terhadap sekutu-sekutu di Eropa dan Asia akan dialihkan untuk memerangi kelompok ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah), kontrol perbatasan, dan peningkatan investasi pada produk-produk pertahanan baru.

Hal itu juga bisa berarti militer yang berteknologi lebih canggih. Investasi dalam persenjataan siber (cyber-weaponry) tampaknya akan menjadi sasaran kunci. Begitu juga, propulsi hipersonik, pesawat-pesawat nirawak (unmanned aerial vehicles), dan senjata-senjata terarah presisi (precision-guided weapons).

Lockheed sedang mengembangkan teknologi penerbangan, yang mampu mencapai Mach 6 atau enam kali kecepatan suara (lebih dari 7.360 km/jam), dalam divisi Skunk Works yang dirahasiakan. Raytheon (RTN) juga sedang mengerjakan teknologi rudal, yang bisa bermanuver dengan kecepatan Mach 5 (sekitar 6.080 km/jam).

Proyek munisi serang langsung gabungan atau joint direct attack munitions (JDAM), yang mengubah bom bodoh menjadi bom pintar, sangat dibutuhkan oleh Angkatan Udara AS dan negara-negara sekutu dalam perang melawan ISIS. Trump sudah mengatakan, ia mendukung pengerahan pasukan darat AS untuk melawan ISIS.

Namun, berbagai penghematan jangka pendek Trump --lewat penarikan diri AS dari dari berbagai aliansi dengan negara-negara sekutu—mungkin justru akan menimbulkan biaya yang sangat besar dalam jangka panjang. Jika ucapan Trump diterapkan secara literal, ia akan menimbulkan dampak yang mengganggu terhadap kebijakan AS sejak 1940-an. Peran dasar AS di dunia juga akan berubah.

Kebijakan Terhadap Asia

Bagi Indonesia, yang relevan dan perlu diperhatikan dari kebijakan Trump adalah pandangannya tentang Asia. Dalam konteks kemitraan dan aliansi AS dengan Asia, Trump mengisyaratkan pendekatan yang lebih sempit dan lebih transaksional, yang didasarkan pada pembagian beban yang lebih besar.

Jika melihat retorikanya, kebijakan Trump tampaknya menunjukkan perubahan radikal dari seluruh tiang kebijakan Obama, yang mencoba melakukan perimbangan kembali (rebalance) ke Asia. Namun, jika dilihat lebih mendalam, skala perubahan dalam kebijakan Trump itu tampaknya tidaklah sedramatis yang diperkirakan semula.

Dalam artikel di Foreign Policy (7 November 2016), dua penasihat Trump, Alexander Gray dan Peter Navarro, membingkai kebijakan Trump terhadap Asia. Kebijakan Trump itu melibatkan pendekatan yang lebih mementingkan diri sendiri dalam ekonomi, serta militer yang lebih kuat. Kebijakan itu hampir seluruhnya berhubungan dengan China yang semakin asertif, dan peran Beijing yang terlalu berlebihan di kawasan itu.

Artikel itu juga menyalahkan pemerintah Obama, yang dianggap gagal merespons perolehan China di Laut China Selatan dan sekutu kembar AS di Asia Tenggara, yakni Thailand dan Filipina. Artikel ini jauh lebih bersifat “elang” (hawkish) daripada apa yang kita lihat dalam kebijakan AS-China pada tahun-tahun terakhir.

Akan ada risiko besar pecahnya perang di Pasifik Barat, ketika AS menarik diri dari aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan. Di dua negara itu, AS telah menempatkan tentaranya dalam jumlah yang cukup besar. Jika AS menarik pasukannya, tentu ada perimbangan kekuatan yang bergeser.

Ada kekhawatiran bahwa China, Korea Utara, dan Rusia akan menjadi lebih agresif, ketika AS tidak lagi melindungi negara-negara sekutu di Eropa dan Asia. Ini pada gilirannya akan memaksa Trump untuk memperbesar belanja pertahanan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Hal itu diperlukan untuk melawan musuh-musuh yang lebih kuat, yang sebelumnya telah tumbuh semakin kuat karena tidak terhambat oleh AS.

Dalam kampanyenya, Trump juga menyatakan, organisasi NATO sudah usang. Pengaturan pertahanan itu dirancang untuk menghadapi ekspansionisme Soviet, dan menurut Trump, organisasi NATO sudah tidak cocok untuk melawan terorisme saat ini.

Menanggung Beban

Trump telah memperingatkan negara-negara NATO, yang ia pandang sebagai “penumpang gratis” (free riders), bahwa mereka harus menanggung beban lebih besar dalam pembagian beban keuangan di front keamanan.

Para anggota NATO telah menandatangani deklarasi di Wales tahun 2014, yang menyepakati peningkatan belanja pertahanan hingga menjadi sebesar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), dalam waktu satu dasawarsa. Namun, target itu saat ini belum tercapai.

NATO menyatakan, Kanada hanya mengeluarkan 1 persen dari PDB untuk belanja pertahanan 2015. Ini jumlah yang terkecil sejak sebelum Perang Dunia II. Sementara, sebagian besar anggota NATO lain juga gagal memenuhi komitmen mereka

Hanya lima negara Uni Eropa, termasuk Inggris, yang memenuhi target NATO, yaitu mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar 2 persen dari PDB. Sedangkan, 10 negara Uni Eropa lainnya masih berupaya keras memenuhi target itu.

Kanada kini berada di urutan nomor tiga paling bawah dalam belanja pertahanan sebagai persentase dari PDB. Walau Trump tidak menyebut Kanada secara spesifik, para analis pertahanan di Kanada memperkirakan, Washington akan mengirim pesan di masa depan bahwa Kanada harus menyumbang lebih banyak uang dan perlengkapan.

Trump mengatakan, ia ingin menjalin hubungan baru dengan Rusia. Trump juga mengisyaratkan, perlu ada peningkatan kerjasama dengan Rusia dalam perang melawan ekstremis-ekstremis Islam di Irak dan tempat-tempat lain. Jadi, akan ada pergeseran nada kebijakan yang besar terhadap Rusia.

Pada 14 November 2016, Trump sudah berbicara lewat telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengucapkan selamat atas kemenangan Trump sebagai Presiden AS. Putin mengatakan, Rusia siap bekerja sama dengan AS dan membangun dialog kemitraan dengan pemerintah baru AS. Menyangkut keamanan global, Putin dan Trump sepakat bersama-sama memerangi musuh utama, yakni terorisme dan ekstremisme internasional.

Uni Eropa dan NATO

Terpilihnya Trump sebagai Presiden AS membuat Uni Eropa (UE) merasa perlu memodifikasi strategi militernya. Alasannya, Trump dianggap cenderung pro-Rusia, sementara bagi UE, Rusia adalah ancaman. UE kini mengusulkan pembentukan pasukan gerak cepat.

UE telah menerapkan sanksi kepada Rusia sejak 2014 ketika negara itu menganeksasi Crimea dan mendestabilisasi keamanan Ukraina. Menghangatnya kembali hubungan AS-Rusia akan membuat sebagian negara-negara Eropa berubah sikap. Negara yang sebelumnya sudah enggan menerapkan sanksi ke Rusia karena berdampak pada perekonomian mereka, seperti Jerman dan Italia, bisa jadi akan mendesakkan pencabutan sanksi.

Alasan kedua, dalam kampanyenya, Trump berulang kali mengatakan akan meninggalkan sekutu-sekutunya di Eropa, jika jika negara-negara Eropa tidak menambah anggaran pertahanannya. AS tidak mau lagi terlalu ”dibebani” biaya pertahanan untuk keamanan sekutu-sekutu Eropa itu.

Selama 70 tahun, dukungan militer AS di Eropa menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS. Namun, terpilihnya Trump membuat para menteri luar negeri dan menteri pertahanan Eropa merasa perlu bertemu di Brussels, Belgia, untuk merumuskan strategi. Maka muncullah usulan pembentukan pasukan gerak cepat Eropa.

Terpilihnya Trump membuat UE harus segera mengantisipasi langkah untuk melindungi kepentingan Eropa. Setidaknya sampai Washington memiliki kebijakan Trans-Atlantik yang jelas. UE tidak mau menggantungkan sepenuhnya keamanan mereka pada Washington.

Kesepakatan tentang pasukan gerak cepat itu menyebutkan, UE bisa mengirimkan pasukan militer untuk menstabilkan krisis, sebelum pasukan penjaga perdamaian PBB mengambil alih. Langkah ini akan diambil tanpa harus mempertimbangkan kehadiran AS.

UE memang tidak memiliki pasukan. Tapi saat ini UE terlibat dalam sejumlah operasi gabungan sipil-militer, seperti di wilayah Afrika Tengah, atau operasi memerangi pembajakan seperti di wilayah Tanduk Afrika. Pengamat menilai, kesepakatan ini masih sangat lunak, ketimbang rencana untuk membuat pasukan gabungan Eropa.

Rencana pembentukan pasukan gerak cepat ini ditentang keras oleh Inggris, yang tidak lagi dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan penting UE pasca Brexit. Bagi Inggris, pembentukan pasukan gabungan Eropa itu akan melemahkan NATO, di mana Inggris menjadi salah satu anggota yang paling berperan di situ.

Alhasil, kebijakan pertahanan Trump itu memang masih tentatif. Ada yang mengatakan, apapun retorika pidatonya dalam kampanye pilpres, Trump pada akhirnya adalah seorang pengusaha. Pengusaha umumnya pragmatis. Artinya, kebijakan pertahanan Trump nanti mungkin tidak seheboh ucapannya di masa kampanye.

Jakarta, Desember 2016


Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI