Indo Defence dan Komitmen Anggaran Pertahanan RI

Oleh: Satrio Arismunandar

Ekonomi dunia boleh melesu, namun bisnis senjata tetap hidup, bahkan cukup bergairah. Potensi industri pertahanan untuk terus tumbuh masih besar. Apalagi di sejumlah titik panas kawasan Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah, masih terjadi perang sengit. Sedangkan di kawasan Asia sendiri, konflik Laut China Selatan (LCS) masih menyisakan ketegangan, yang bisa tergelincir ke konflik militer.

Produsen senjata memang sedang mengincar pasar Asia, salah satunya Indonesia. Ketegangan di Asia seperti sengketa LCS memicu naiknya anggaran belanja militer di negara-negara terkait. Ketika penerbangan komersial mulai goyah akibat kelesuan ekonomi, pemesanan pesawat militer malah mencatat rekor terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini adalah kombinasi dari siklus belanja persenjataan, ditambah dengan meningkatnya ketegangan regional dan ketakutan.

Itulah kesan yang terlihat, dengan terselenggaranya pameran industri pertahanan dan keamanan berskala internasional di Indonesia baru-baru ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi telah membuka pameran Indo Defence 2016 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11). Pameran ini berlangsung sampai Sabtu (5/11).
Pada minggu tersebut, ada dua pameran pertahanan besar di Asia: China Airshow di Zhuhai dan Indo Defence 2016 di Jakarta. Terutama China belakangan sangat berambisi mengembangkan industri militernya untuk menembus pasar ekspor.

Pameran Indo Defence yang dilaksanakan pertama kalinya pada 2004, dan diselenggarakan untuk ketujuh kalinya ini mengangkat tema Bolstering Defence Industri Coorperation: Achieving a Global Maritime Fulcrum and Secure World. Indo Defence adalah ajang promosi bagi produsen peralatan sektor pertahanan dan keamanan internasional. Tahun ini ada 844 peserta dari 45 negara, yang ikut dalam pameran dua tahunan tersebut. Seluruh peserta berasal dari 573 perusahaan asing dan 271 perusahaan dalam negeri.

Dalam pembukaan pameran tersebut, Wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Ryamizard Ryacudu berharap, ajang Indo Defence bisa menjadi wadah untuk menjalin kerja sama teknologi pertahanan antarnegara, dan memperkuat poros maritim negara, yang sudah menjadi program utama pemerintah Presiden Joko Widodo. Ryamizard menyatakan, pada Indo Defence kali ini ada 174 delegasi resmi dari negara sahabat dan enam Menteri Pertahanan yang hadir, yakni dari Yunani, Ceko, Pakistan, Singapura, Timor Leste, dan Filipina.

Belanja Militer Asia Tenggara

Kembali ke soal pasar bagi produk pertahanan, Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang belanja militernya tumbuh paling tinggi pada 2015, seiring memanasnya situasi di LCS. Direktur lembaga think tank isu keamanan IHS Jane’s, Paul Burton, mengatakan, jika ketegangan di LCS tidak kunjung selesai, pengeluaran wilayah Asia Pasifik untuk pertahanan diperkirakan naik minimal 25 persen, dari 425 miliar dollar AS tahun 2015 menjadi 533 miliar dollar AS pada 2020. Saat itu, pusat gravitasi pengeluaran pertahanan global secara bertahap bergeser dari negara maju ke pasar berkembang seperti di Asia.

Analis IHS Jane’s, Craig Caffrey, menyatakan, ketegangan di LCS tidak akan mereda dalam waktu cepat, karena militer China terus menambah kekuatan. Saat ini, China adalah negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar, yakni 146 miliar dollar AS pada 2015. Pada 2020, diperkirakan pengeluaran pertahanan itu naik 5 persen menjadi 233 miliar dollar AS.

Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), belanja militer negara-negara Asia Tenggara mencapai 42,2 miliar dollar AS dengan pertumbuhan rata-rata per tahun (CAGR) 5 persen dalam 15 tahun terakhir (2001-2015).

CAGR belanja militer negara Asia Tenggara hanya kalah oleh China (CAGR 10,6 persen), Rusia (CAGR 8 persen), dan Arab Saudi (7,2 persen). Sedangkan CAGR Amerika Serikat 2,6 persen, CAGR India 4,3 persen, CAGR Korea Selatan 3,9 persen, CAGR Australia 3,4 persen, CAGR Brasil 1,9 persen, dan CAGR Inggris 0,6 persen. Beberapa negara malah mencatat CAGR negatif, seperti: Jepang (CAGR -0,1 persen), Jerman (CAGR -0,4 persen), Italia (CAGR -2,8 persen), dan Turki (-0,3 persen).

Marilah kita bandingkan belanja militer Indonesia dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Untuk belanja militer 2015, Indonesia mencapai 8,1 miliar dollar AS, hanya kalah oleh Singapura (10,2 miliar dollar AS). Negara lain adalah: Malaysia (5,3 miliar dollar AS), Thailand (6,1 miliar dollar AS), Vietnam (4,6 miliar dollar AS), Filipina (3,9 miliar dollar AS), dan Myanmar (3,2 miliar dollar AS).

Namun, jika kita melihat persentase anggaran militer terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran Indonesia hanya mencapai 0,9% dari PDB. Persentase anggaran Indonesia kalah jauh dibandingkan negara-negara tetangga, seperti: Singapura (3,2%), Brunei Darussalam (3,7%), Myanmar (3,9%), Vietnam (2,3%), Thailand (1,6%), Malaysia (1,5%), dan Filipina (1,3%).

Sedangkan nilai impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) 2015, yang terbesar adalah Vietnam (0,9 miliar dollar AS), disusul Indonesia (0,7 miliar dollar AS), Myanmar (0,3 miliar dollar AS), Malaysia (0,2 miliar dollar AS), Filipina (0,2 miliar dollar AS), Thailand (0,2 miliar dollar AS), Singapura (0,1 miliar dollar AS), Kamboja (0,07 miliar dollar AS), dan Brunei Darussalam (0,04 miliar dollar AS).

Menurut data SIPRI, impor senjata ke Indonesia sejak tahun 2010 meningkat tiga kali lipat. Belum lama ini, Indonesia menggelar manuver militer besar-besaran di kawasan Laut China Selatan, dengan mengerahkan jet-jet tempur terbarunya yang dibeli dari Rusia. Namun, meski memiliki keinginan untuk terus meningkatkan anggaran pertahanan, pengaruh melesunya ekonomi dunia juga membuat Indonesia harus membuat pilihan-pilihan prioritas dalam belanja alutsista.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016, anggaran untuk Kemhan adalah Rp 99,88 triliun. Kemhan mengalokasikan Rp 14,47 triliun untuk keperluan alutsista di tiga matra TNI. Sebanyak Rp 6,13 triliun ditujukan untuk modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasarana TNI AD. Untuk modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasarana TNI AL, pemerintah mengalokasikan Rp 3,33 triliun. Sedangkan Rp 5,002 triliun disiapkan untuk program serupa bagi TNI AU.

Penghematan Anggaran

Kondisi fiskal negara yang belum membaik memaksa pemerintah melakukan penghematan (baca: pemotongan) anggaran. Meski begitu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran pertahanan. Pemerintah akan mencari sumber-sumber pendapatan negara baru agar hal itu terlaksana. Paling lambat pada 2019, anggaran pertahanan ditargetkan mencapai 1,5 persen dari PDB.

Komitmen itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat membahas anggaran pertahanan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, 13 Oktober 2016 di Jakarta. Dalam rapat tertutup itu hadir juga Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggaran pertahanan bukan cuma buat membeli alutsista, tetapi juga buat kesejahteraan keluarga prajurit. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan, pemerintah menyiapkan alokasi dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 390 miliar untuk unit hunian bagi anggota TNI/Polri. Rp 390 miliar itu kurang lebih berarti 5000-an unit hunian TNI/Polri di luar rusus (rumah khusus), yang masih dikerjakan di daerah perbatasan.

Di RAPBN 2017, anggaran pertahanan yang diusulkan pemerintah adalah Rp 104,4 triliun. Jumlah itu justru menurun dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 108,7 triliun. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, dengan jumlah Rp 104,4 triliun, kapasitas dan kemampuan TNI untuk menghadapi ancaman dari luar negeri, seperti yang terjadi di Laut China Selatan dan area perairan di selatan Filipina, tidak akan optimal.

“Seharusnya untuk pertahanan ini jangan dianggap bisa dikompromikan dengan alasan kesulitan ekonomi. Soalnya hal ini terkait dengan kedaulatan negara,” ujar Rais, yang keberatan dengan usul pemerintah. Rais merujuk pada alokasi anggaran pertahanan beberapa tahun terakhir, di mana anggaran pertahanan itu pernah mencapai Rp 120 triliun. Alokasi anggaran itu seharusnya menjadi patokan untuk menentukan anggaran pertahanan tahun 2017.

Upaya TNI dari ketiga matra untuk memenuhi kebutuhan alutsistanya tentunya baru bisa diwujudkan, jika didukung oleh anggaran pertahanan yang memadai. Sesudah ada keberatan dari Komisi I atas usulan pemerintah, DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati anggaran Kemhan/TNI tahun 2017 senilai Rp 108 triliun. Meskipun belum ideal, besarnya anggaran itu adalah yang tertinggi selama 12 tahun terakhir. Porsi anggaran senilai Rp 108 triliun itu dibagi secara proporsional untuk anggaran belanja rutin dan belanja barang.

Komisi I DPR menilai, kedaulatan dan pertahanan negara merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan. Karena itu, sangat disayangkan jika anggaran Kemhan/TNI dikurangi dengan alasan teknis ekonomi. Kesiapan militer Indonesia diamati oleh negara-negara tetangga. Maka, di tengah kelesuan ekonomi, kita harus tetap menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.

Dengan disetujuinya keinginan Komisi I DPR itu, secara bertahap anggaran pertahanan bisa terus meningkat. Sehingga paling lambat pada 2019, anggaran pertahanan bisa mencapai 1,5 persen dari PDB atau sekitar Rp 250 triliun. Ini sesuai dengan yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019.

Ryamizard menegaskan, penambahan alutsista baru pada 2017 tetap akan dilakukan. Penambahan difokuskan untuk penguatan pertahanan maritim, meskipun tetap ada penambahan alutsista baru untuk pertahanan udara dan darat. Hal ini sesuai target Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Anggaran itu sebetulnya masih tergolong kecil untuk mengoptimalkan seluruh alutsista milik TNI. Selama ini anggaran pertahanan memang masih memprihatinkan. Kalaupun ada kenaikan, masih belum sebanding dengan kebutuhan. Tetapi, belanja alutsista juga harus dikaitkan dengan bentuk dan tingkatan ancaman yang diantisipasikan.

Jika melihat Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia, penentuan kebutuhan sarana pertahanan adalah berdasarkan tiga hal: kondisi lingkungan strategis, kemampuan dukungan anggaran, dan kebutuhan mendesak menghadapi ancaman keamanan nasional.

Prioritas Pengamanan Perbatasan

Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal M. Erwin Syahfitri pada 21 September 2016 menyatakan, ancaman terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan lagi perang konvensional atau ancaman militer langsung, melainkan justru ancaman nonmiliter. Seperti, penyalahgunaan narkoba. Hal ini membuat kerjasama TNI dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencegah masuknya ancaman-ancaman itu.

Erwin menjelaskan, ancaman ke depan umumnya bersifat nonmiliter, mulai dari persoalan di perbatasan sampai masalah ekonomi, termasuk penyelundupan senjata dan bahan bakar minyak (BBM), serta peredaran narkoba. Misalnya, TNI menemukan ladang ganja di Papua. Jadi, ternyata ganja tidak lagi hanya ditemukan di Aceh. Penyelundupan sejumlah barang kebutuhan pokok dan BBM jenis premium juga sering terjadi di kawasan perbatasan RI dan Papua Niugini.

Jalur laut dari Filipina Selatan hingga perairan Sulawesi dikenal sebagai jalur penyelundupan senjata untuk kelompok teroris di Poso, dan rute pelarian pelaku teror di Indonesia. Jalur perbatasan darat di Kalimantan dan Malaysia juga menjadi arus keluar masuk barang selundupan.

Dalam kaitan itulah, Menhan Ryamizard Ryacudu pada 21 September 2016 menyatakan, pemerintah bersiap mengoperasikan pesawat nirawak (drone) untuk mengawasi perbatasan Indonesia dan negara lain. Kemhan RI akan menata kembali kebutuhan alutsista, dan akan lebih memprioritaskan pengadaan peralatan pengamanan perbatasan daripada alutsista untuk perang.

Dalam kunjungan ke pos perbatasan RI dan Papua Niugini di Sota, Merauke, Ryamizard menegaskan, TNI perlu menambah peralatan dan perlengkapan pengamanan kawasan perbatasan. Ini menjadi kebutuhan, karena ancaman nyata justru datang dari sana. Maka, pembelian pesawat tempur yang canggih dan mahal bisa ditunda dulu.

Yang diperlukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI adalah beli traktor, sepeda motor, mobil, dan swamp boat (perahu yang dapat melintasi rawa). “Beli satu pesawat Rp 1,3 triliun. Kalau beli tiga pesawat saja sudah Rp 4 triliun. (Padahal) kalau buat beli sepeda motor, sudah dapat berapa unit? Apalagi untuk membeli kebutuhan pokok prajurit, seperti alat penjernih air,” tutur Ryamizard.

Kemhan saat ini sedang menghitung kebutuhan peralatan pengamanan kawasan perbatasan, termasuk untuk keperluan pengamanan pulau terluar. Salah satunya adalah menjadikan drone sebagai peralatan untuk membantu Satgas Pamtas TNI.

Sebagai gambaran, perbatasan darat RI dan Papua Niugini membentang sepanjang 770 km, yang dipantau dari 9 pos darat dan 1 pos laut. Ada 32 jalan tikus dari Papua Niugini ke Skouw. Namun, TNI hanya mampu mengamankan 16 jalur karena faktor geografis yang sulit. Maka, TNI mutlak membutuhkan drone untuk mengawasi perbatasan.

Kita berharap, di masa mendatang anggaran pertahanan RI bisa semakin ditingkatkan, karena tantangan yang dihadapi TNI juga semakin besar. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras untuk segera memulihkan kondisi ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk menunda diwujudkannya anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB. ***

Jakarta, November 2016
Ditulis untuk Majalah DEFENDER

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI