oleh: Prof. Noor Achmad (Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat ).

Golput haram. Itu bagian keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009. Sebuah forum yg dihelat oleh MUI di Padangpanjang. Dihadiri 1000-an ulama se Indonesia.

Keputusan itu relevan dimunculkan lagi. Terlebih dalm waktu dekat akan ada hajat nasional. Tgl 17 April akan digelar pemilihan Presiden dan Wakilnya, Wakil Rakyat di DPRD dan DPR, serta DPD.

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan cita2 bersama. Sebuah ikhtiar dlm berbangsa dan bernegara. Ajang resmi memilih pemimpin.

Bagi umat Islam, memilih pemimpin berarti menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan).

Imam al-Mawardi dlm Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah menyebut, bahwa Kepemimpinan merupakan tugas kenabian.

Oleh: Noorca M. Massardi

Pemilihan Presiden 21 April adalah pilpres paling bersejarah di Republik Perancis. Untuk pertama kali sejak berlakunya konsitusi Republik V dengan UUD 1958, Jean-Marie Le Pen (74), kandidat dari partai ekstrem kanan Front National (FN), lolos ke putaran kedua dengan perolehan suara 17 persen.

Oleh Fahd Pahdepie*

Kurang lebih seminggu sudah tagar #INAelectionObserverSOS mengudara dan merecoki percakapan media sosial kita. Beberapa kali tagar itu bahkan menjadi ‘trending topic’ baik di Facebook maupun Twitter, mengajak masyarakat awam berpikir bahwa pemilu di Indonesia tak akan berjalan dengan adil dan dipenuhi kecurangan, kemudian memunculkan urgensi perlunya pengawas internasional untuk pilpres yang akan datang.

Lingkungan itu adalah saya, saya dan lingkungan itu satu. Suasana Lingkungan adalah cermin suasana jodoh kita.

Maka dari itu sadarilah sikap diri atas semua permasalahan yg muncul, belajar dengan baik tanpa menyalahkan suasana sebagai pelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan kedewasaan bagi diri.

Ada sebuah Cerita :

Ada seseorang yg bernama Sun do bo merasa dirinya cukup terpelajar, hebat dan pintar, sehingga diri nya menjadi sombong, dan ingin selalu menang.

Oleh: Dr. Ade Armando (Universitas Indonesia)

Karena orang tahu saya adalah pecinta PSI, banyak orang bertanya pada saya tentang kebenaran sebuah message WA yang sedang viral berjudul, “PSI, Teganya Engkau”.

Anda mungkin juga sudah membacanya.

Isinya penuh serangan pada PSI.

Saya langsung curiga dengan tulisan itu karena di semua chat WA, tidak ada identitas penulisnya. Buat saya seorang penulis yang tidak berani menunjukkan identitasnya adalah seorang pengecut dan sangat mungkin pembohong.

Oleh: Helmi Hidayat

Sejak politisi muda Romahurmuzy dan dua aparat Kementerian Agama ditangkap KPK Jumat (15/3/19) lalu, entah sudah berapa orang menghubungi saya, mulai dari berbagai daerah di Indonesia sampai mukimin di Makkah, Saudi Arabia. Sebagian besar mengontak saya via Whatsapp, beberapa lainnya menelepon saya langsung.

Waktu Indosat akhirnya dijual oleh pemerintah itu bukanlah keputusan presiden, tetapi keputusan MPR yang meng-endorsed LOI dari IMF. Saat itu Indonesia sedang menjadi pasien IMF. Pelepasan saham Indosat sebagai bagian dari obat untuk proses recovery ekonomi Indonesia Paska lengsernya Soeharto.

SAYA AKAN MEMILIH JOKOWI DAN PSI, DEMI INDONESIA YANG SEJAHTERA, BERSIH, DAMAI DAN HEBAT

Pada 17 April 2019 nanti, Insya Allah saya akan memilih Jokowi sebagai Presiden dan para wakil Partai Solidaritas Indonesia sebagai anggota DPR dan DPRD.

Saya minta maaf pada PDIP dan partai-partai yang sekarang punya wakil di parlemen.

Saya tidak dibayar oleh PSI. Saya bukan pengurus PSI. Sebagian pengurus PSI bahkan tidak menyukai saya karena sebagai ilmuwan saya tidak sungkan mengeritik PSI.

Oleh: Prof. Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), Ph.D

Simpatisan eks HTI kerap mendengungkan Khilafah sebagai Solusi ummat. Termasuk kaitannya saat ini dengan anjloknya rupiah, melambungnya harga barang / jasa serta tragedi New Zealand pun dibawa-bawa untuk membangkitkan ghirah dan heroisme Muslim awam agar mau bergabung dalam kelompok mereka.

“Simpatisan eks HTI memang lucu-lucu. Rupiah anjlok, mereka bilang solusinya Khilafah.

oleh: Babo

Pemda DKI sudah mengajukan proposal untuk pembiayaan infrastruktur DKI sebesar Rp. 571 Triliun. Proyek ini tidak akan selesai di era Anies. Akan berlangsung sedikitnya 10 tahun. Namun keberanian Anies mengajukan rencana sebesar itu memang patut di acungkan jempol. Proyek sebesar Rp. 571 triliun itu akan berdampak berganda terhadap penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi DKI dan peningkatan PAD.
Loading